|
|
 |
KPU LAKUKAN KESALAHAN FATAL TERKAIT PEMBATALAN PANWAS
Wednesday, February 10, 2010 (1 reads)
Jakarta, 10/2 - Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu di DPR RI, Ferry Mursyidan Baldan menyatakan, pembatalan pembentukan Panwas oleh KPU dengan mencabut Surat Edaran Bersama merupakan kesalahan fatal dalam pelaksanaan Pemilukada. Read More |
|
GUBERNUR AJAK MASYARAKAT PAPUA LAKSANAKAN KEPUTUSAN MK
Tuesday, February 09, 2010 (0 reads)
Jayapura, 9/2 - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penambahan 11 kursi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui persidangan pada 1 Februari lalu, Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu mengajak masyarakat Papua untuk melaksanakan keputusan MK. Read More |
|
PENEBANGAN LIAR DI RIAU DIDANAI CUKONG MALAYSIA
Tuesday, February 09, 2010 (0 reads)
Bengkalis, 9/1 - Penebangan liar di pesisir Provinsi Riau diduga didanai cukong dari negara tetangga Malaysia seperti pada kasus penangkapan ratusan batang kayu ilegal di Desa Sungai Dakal, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (7/2). Read More |
|
Pilkada Serentak Sumbar Ditetapkan 30 Juni 2010
Tuesday, February 09, 2010 (8 reads)
Padang, Selasa, 9 Pebruari 2010 06:14 WIB - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) menetapkan hari pemungutan suara untuk 14 Pilkada secara serentak pada Rabu 30 Juni 2010. Penetapan hari "H" 14 pilkada serentak itu disepakati dalam rapat pleno KPU Sumbar, di Padang, Senin malam.
Read More |
|
"ILLEGAL FISHING" RESAHKAN NELAYAN PAPUA
Tuesday, February 09, 2010 (4 reads)
Jayapura, 9/2 - Maraknya penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di perairan Papua meresahkan nelayan lokal yang menggantungkan hidup mereka pada hasil laut. Hal tersebut disampaikan Pengamat Politik dan Hubungan Internasional, Aria Aditya Setiawan, di Jayapura, Selasa, menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran batas-batas negara, khususnya di wilayah Papua. Read More |
|
MASSA PRO PEMERINTAH DORONG PERCEPATAN AMANAT UUPA
Monday, February 08, 2010 (5 reads)
Banda Aceh, 8/2 - Massa pro pemerintahan Gubernur Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur Muhammad Nazar mendorong Pemerintah Pusat untuk segera mempercepat penyelesaian peraturan pelaksana yang diamanatkan dalam Undang-undang No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Read More |
|
|
|
|
|