Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

MENKOPOLHUKAM

profil

Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan (lahir di Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara, 28 September 1947; umur 68 tahun) adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia saat ini. Ia juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015.

Pada 12 Agustus 2015 ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

MEDIA SOSIAL

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#803) Some of the aliases you requested do not exist: Kemenko-Polhukam-RI-1893260450900294
Type: OAuthException
Code: 803
Please refer to our Error Message Reference.

Saya hadir mewakili pemerintah Indonesia dalam 7th International Meeting of High Ranking Official Responsible for Security Matters pada 23-25 Mei di Grozny, Rusia.

Dalam forum tersebut saya mengajak publik internasional untuk memisahkan antara Islam dengan terorisme, karena Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian bukan brutalisme.

Saya mendorong semua negara untuk bekerja sama melawan terorisme karena tidak ada satupun negara yang steril dari ancaman radikalisme.

Terorisme adalah musuh kita bersama yang harus ditangani bersama.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Bagi saya keteladanan itu sederhana, salah satunya adalah melakukan sendiri apa yang bisa kita lakukan. Menjadi pemimpin itu hanya sementara. Tapi keteladanan akan terus diingat selamanya.

Salam hangat dari Moskow, 23 Mei 2016.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Trisuci Waisak 2560 kepada teman-temanku yang beragama Budha.

Saya ingin sedikit mengutip ayat dari Samyutta Nikāya I : 75 yang menyebutkan:

“Bila kita mengarungi dunia dengan pikiran, maka kita akan menemukan bahwa diri sendirilah yang paling dicintai. Karena tidak ada siapapun yang dicintai oleh seseorang selain dirinya sendiri, maka perhatikan dan hormatilah orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri.”

Maka marilah kita semua saling mencintai dan menghormati sehingga dunia ini akan menjadi aman, dan kita Bangsa Indonesia bisa membangun dengan kekompakan berdasarkan persatuan dan kesatuan.

Semoga Tuhan menyertai kita semua.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Tepat tanggal 20 Mei, 108 tahun yang lalu, para pemuda intelek berjuang menggalang persatuan dan kesatuan demi Indonesia merdeka. Mereka mengenyampingkan perbedaan dan mendirikan Boedi Oetomo. Sekarang kita sudah merdeka. Tapi akhir-akhir ini saya sering bertanya pada diri sendiri, mengapa kita sekarang gampang sekali gaduh?

Contohnya mengenai penyelenggaraan pengadilan di luar negeri atas peristiwa 1965 sehingga orang asing diijinkan menghakimi Bangsa Indonesia. Hal ini memalukan, seolah-olah Negeri ini tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Padahal pemerintah sedang bekerja untuk menciptakan rekonsiliasi.

Maka dari itu, di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, kita perlu mengingat kembali bahwa Indonesia sebenarnya lahir karena persatuan dan kesatuan. Untuk mempertahankannya, saya menghimbau terutama kepada para elit masyarakat untuk tidak mudah gaduh, menyebarkan isu-isu yang tidak benar.

Gus Dur mengajarkan kepada saya bahwa Tuhan telah menciptakan semua kita ini setara dan sederajat antar sesamanya, tinggal manusia ini bertugas untuk saling membangun kepercayaan dan kerja sama.

Marilah kita semua mempraktekkan ajaran tersebut dengan menjalin kerja sama yang baik antar sesama berdasarkan rasa saling percaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur menjadi tidak sia-sia.

Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional!
... See MoreSee Less

View on Facebook

“Pak, itu sapi-sapi Bapak sudah jadi bintang-bintang semua lho Pak,” bisik Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi (sekarang Pangkostrad - Panglima Komando Strategi Angkatan Darat) kepada saya di Gunung Sinabung pada suatu waktu. Saya masih belum mengerti maksudnya, hingga Pak Edy menjelaskan lebih lanjut, “Itu dulu kan Bapak suka panggil kami sapi-sapi...”

Saya kemudian teringat ketika menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) TNI-AD pada kurun tahun 1996 – 1997, saya pernah bergurau-gurau memanggil anak buah saya dengan sebutan ‘sapi’. Tapi mereka juga tidak lupa kalau saya juga pernah berpesan agar mereka harus jadi orang suatu saat nanti. Sekarang saya bangga karena mereka sudah berpangkat minimal bintang dua (Mayor Jenderal). Bahkan salah satu mantan anak buah saya di Jalan Pramuka Bandung tersebut sekarang menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD), yakni Jend. TNI Mulyono, yang menyambut kunjungan saya di Mabes AD kemarin.

Saya terus terang bangga melihat junior yang bisa menjadi lebih baik daripada saya. Itu adalah suatu kebanggaan dan kepuasan tersendiri dari seorang mantan komandan. Saya pikir sudah menjadi tugas kita untuk membuat orang di belakang kita menjadi lebih baik daripada kita.

Selain sedikit bernostalgia, saya juga berkesempatan menyampaikan berbagai perkembangan nasional kepada para perwira tinggi di Mabes AD kemarin. Saya menyampaikan harapan agar Bintara Pembina Desa (Babinsa) dapat diperkuat karena selama ini merekalah yang paling sakti dan memegang peranan besar dalam meningkatkan produksi pangan, membantu mengatasi kebakaran hutan dan membantu menjaga keamanan lingkungan.

Saya juga meminta TNI-AD agar dapat memberikan pendampingan untuk memastikan dana desa tidak disalahgunakan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Sebagai penutup, saya menjelaskan mengenai perkembangan simposium tragedi 1965 dan sikap pemerintah dalam melarang PKI dengan memegang teguh dasar hukum sebagai berikut:

1. Tap MPR RI No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS Dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.

2. Tap MPRS RI No. XXV/MPRS/1966 tentangPembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

3. UU No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Akhir kata, saya menyatakan komitmen saya untuk selalu memegang semua pelajaran yang pernah saya dapatkan di TNI-AD karena saya tidak bisa mencapai posisi seperti sekarang ini tanpa TNI-AD yang telah melatih dan mendidik saya.

Saya lahir dan besar di TNI-AD. Percayalah, saya tidak akan mempermalukan Angkatan Darat!
... See MoreSee Less

View on Facebook

DOKUMEN