Thursday, September 03, 2015    
Home  
English (United States) | Bahasa Indonesia (Indonesia)
STOP HACKING!
KONTAK KAMI

Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan
Jl. Medan Merdeka Barat No. 15
Jakarta Pusat 10110
Telp. 021 - 3521121, 3520145

 

LPSE Kemenko Polhukam

SURVEY
Bagaimana tampilan website Polkam saat ini


Submit Survey  View Results
 
Weather Report - Conditions for Jakarta, ID at 4:00 am WIT
Currently 24°C
High 34°C
Low 23°C

Haze
2 Day Forecast
Thu Mostly Sunny
High: 34°C Low: 23°C
Fri Mostly Sunny
High: 34°C Low: 24°C
Sat Partly Cloudy
High: 33°C Low: 24°C
Sun Mostly Sunny
High: 33°C Low: 24°C
Mon Sunny
High: 34°C Low: 23°C
More Current Condition Details
High 34°C
Low 23°C
Wind Chill 24°C
Wind Speed 3.22 km/h
Wind Direction 160
Sunrise 5:53 am
Sunset 5:52 pm
Latitude -6.15
Longitude 106.85

Powered by Yahoo Weather

BERITA
Terkini  Arsip  
1 2 3
Menko Polhukam Menyelenggarakan Pertemuan dengan Pemimpin Redaksi Media Massa
Tuesday, September 01, 2015 (12 reads)


Jakarta, polkam.go.id, 1/9/2015. Usai bertemu perwakilan buruh, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan mengundang para Pemimpin Redaksi Media Massa, Dewan Pers, PWI, dan KPI  di Ruang Nakula, Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (1/9) pukul 19.00 WIB, dalam rangka mengenalkan perannya yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Read More
Menko Polhukam : Buruh perlu Memahami Kondisi Ekonomi Indonesia yang sedang Melemah
Tuesday, September 01, 2015 (13 reads)


Jakarta, polkam.go.id, 1/9/2015. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, menerima perwakilan buruh di Ruang Bima, Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (1/9/2015). Menko Polhukam didampingi Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek, Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian, Pangdam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo, dan perwakilan dari BPJS, sedangkan perwakilan buruh berasal dari tiga konfederasi, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Read More
Pemantapan Wawasan Kebangsaan Salah Satu Bentuk Strategis Revolusi Mental
Tuesday, September 01, 2015 (12 reads)


Jakarta, polkam.go.id, 1/9/2015. Pemantapan Wawasan Kebangsaan merupakan salah satu bentuk  upaya strategis “Revolusi Mental”,  suatu upaya perombakan cara berpikir, berperilaku serta bertindak manusia Indonesia. Revolusi mental merupakan bentuk perubahan paradigma, budaya politik, pembangunan karakter bangsa yang lebih manusiawi, yang berbasiskan budaya adiluhung nusantara yang sistematis, terencana dan berkesinambungan untuk tercapainya tiga kedaulatan Indonesia (Trisakti Indonesia): berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Revolusi mental menggunakan pendekatan pendidikan dan budaya yang dimulai dari pribadi, lingkungan keluarga, sekolah, tempat tinggal, lingkungan kerja, lingkungan desa dan kota, dan lingkungan negara (nation) secara bergotong royong sebagai basis demokrasi Indonesia.

Read More
Pentingnya Penyiaran di Perbatasan Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi
Thursday, August 27, 2015 (50 reads)


Jakarta, polkam.go.id, 27/08/15 – Kemenko Polhukam menyelenggarakan Forum Koordinasi dan Komunikasi (FKK) dengan tema “Penyiaran di kawasan perbatasan dalam menyongsong ekonomi ASEAN (MEA)” bertempat di Ruang Nakula Kemenko Polhukam, Kamis (28/8). Kegiatan dihadiri lebih kurang 40 orang peserta dari Kemenko Polhukam, Lembaga Penyiaran, Akademisi, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan KPI Pusat. Kegiatan tersebut dibuka oleh oleh Asdep 3/VII Koordinasi Informasi Publik dan Kehumasan Drs. Fathnan Harun, M.Si, mewakili Deputi VII BidKoor Komunikasi, Informasi dan Aparatur. Dalam sambutannya Asdep 3/VII Koordinasi Informasi Publik dan Kehumasan mengatakan ada beberapa hal yang perlu dikaji terkait dengan penyiaran perbatasan dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), antara lain: Orientasi pengembangan kawasan perbatasan dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean; Pentingnya pemahaman tentang permasalahan penyiaran perbatasan dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean (MEA); Strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan pengembangan infrastruktur dan konten komunikasi untuk masyarakat perbatasan dalam konteks MEA; Kebijakan, pengawasan dan regulasi tentang media penyiaran di wilayah perbatasan.

 

Read More
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Buka FGD Pemantapan Harmonisasi Sosial
Wednesday, August 26, 2015 (73 reads)


Jakarta, polkam,go.id, 25/8/2015. Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam,  Ir. Arief P. Moekiyat, M.T., Selasa (25/8) pagi, membuka Focus Group Discussion (FGD) Pemantapan Harmonisasi Sosial dengan tema “Membangun Komunikasi yang Efektif dari Tingkat Akar Rumput untuk Memelihara Kerukunan Umat Bergama dalam Rangka Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa”, di Ruang Sadewa Kemenko Polhukam. Dalam sambutannya, Arief P. Moekiyat mengatakan bahwa interaksi sosial antar anggota maupun kelompok dalam masyarakat Indonesia sudah sering diwarnai dengan disharmonisasi yang dapat bermuara pada terwujudnya konflik sosial. Kerapkali konflik terjadi disebabkan oleh adanya persepsi, kepentingan, maupun tujuan yang berbeda diantara individu maupun kelompok dalam masyarakat yang tidak ditemukannya kesepahaman maupun kesepakatan diantara kelompok yang bertikai tersebut. “Munculnya potensi konflik dan bersifat destruktif,” jelasnya dapat terjadi karena berbagai alasan, antara lain dapat disebabkan oleh faktor perbedaan agama. Konflik antar penganut agama biasanya dipicu oleh prasangka antara penganut satu agama dengan yang lain dan berkembang menjadi isu-isu yang membakar emosi. Munculnya sikap-sikap tersebut tidak serta merta muncul dengan sendirinya, melainkan dikarenakan beberapa sebab, seperti : ketiadaan saling pengertian antar pemeluk agama (mutual understanding), adanya kesalahan dan kekeliruan dalam memahami teks-teks keagamaan, sikap intoleransi, dan masuknya unsur-unsur kepentingan lain (misalnya politik) di luar kepentingan agama yang luhur.

 

Read More
MENKO POLHUKAM

PENGUNJUNG
Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan
IKUTI POLHUKAM DI
LAKIP
Tautan
Surat Edaran e-Purchasing
Copyright 2009 by Kemenko Polhukam   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use