Mereka sibuk mengambil spanduk dan pamflet yang disediakan. ”Kang Inal ...! disini saja”. Kemudian teman yang lain juga memanggil, ”Kita bawa spanduk ini aja Kang..!”

Kang Inal melirik spanduk besar yang bertuliskan, ”Turunkan SBY-Boediono”. Kata Kang Inal dalam hati, ”Kalau mereka turun yang mau naik siapa ? Rakyat udah capek memilih, mau disuruh memilih lagi?” lalu ia beranjak ke Spanduk yang lain bertuliskan, ”SBY-Boediono Boneka Amerika”. Kang Inal tersenyum pada teman-teman yang membawa spanduk tersebut dan berkata, ”bukannya kita-kita yang selama ini jadi boneka pengusaha ?”

Sulit sekali bagi Kang Inal untuk mendapatkan bunyi spanduk dan pamflet yang sesuai keinginannya. ”Kita ini mau unjuk rasa kan untuk menyampaikan aspirasi kita pada pemerintah, tapi bunyi spanduk kok caci maki semua sih,” keluh Kang Inal dalam hati. Setelah membolak balik berbagai pamflet Akhirnya Kang Inal memilih untuk membawa pamflet yang bertuliskan, ”Buruh Selalu Menjadi Korban”

Pengunjuk rasa naik berdesak-desakan di dalam dan di atas kap metromini. Kang Inal yang lebih dituakan mendapat tempat duduk. Sesak dan panas, sama seperti hari-harinya dari rumah ke pabrik. Sambil mengipas-ngipas dengan pamplet, Kang Inal membayangkan bagaimana repotnya masyarakat mendapatkan kendaraan umum, karena sebahagian telah disewa oleh para pengunjuk rasa. ”Maafkan kalau itu karena aku.”

Kang Inal telah berada di tengah-tengah kerumunan massa. Kadang-kadang ia terseret ke depan kadang-kadang terlempar ke belakang. Ia melihat bagaimana massa saling mendorong dengan aparat keamanan. Massa ingin melewati batas yang ditentukan sementara aparat mencegah jangan sampai massa melanggar hukum dengan melewati batas garis yang ditentukan. Kang Inal hanya berharap semoga saja aparat tidak terpancing dengan sikap dan kata-kata pengunjukrasa yang semakin provokatif.

Kang Inal mulai gerah dengan suasana yang tidak menentu itu. Teriakan kata-kata lewat pengeras suara semakin kehilangan etika. Presiden yang mereka pilih sendiri, mereka teriaki maling. Boediono dan Sri Mulyani mereka kerandakan. Kang Inal mulai bertanya-tanya, apa yang ingin kita sampaikan dalam unjuk rasa ini ? Akhirnya Kang Inal sampai pada kesimpulan bahwa satu setengah jam di depan Istana Negara, massa ternyata tidak menyampaikan apa-apa selain caci maki dan sumpah serapah. Sebenarnya siapa yang berbuat bagi negeri ini ? Pengunjukrasa atau yang diunjukrasai ?

”Saya datang untuk berunjukrasa, saya harus berbuat, minimal mendorong para pejabat untuk berbuat lebih baik. Saya tidak mau kehadiran saya di sini sia-sia.”  Kang Inal berusaha keluar dari kerumunan, mengambil jalan ke samping, mendekati aparat keamanan dan memberikan pamflet (Buruh Selalu Dikorbankan) kepada seseorang yang ia yakini adalah Komandan SSK (Satuan Setingkat Kompi), lalu pulang meninggalkan kebisikan yang semakin tidak jelas.

Kang Inal ternyata tidak langsung pulang. Ia mampir ke toko buku Gunung Agung. Ia berputar-putar dari satu rak buku ke rak buku lainnya, tetapi tidak menemukan yang ia cari. Kepada penjaga buku ia bertanya, ”Saya mencari buku, Etika Berunjukrasa.”

Semua buku tentang etika ada di sini Pak, kecuali buku ”Etika Berunjukrasa”. (Bung Komar, 8 Pebruari 2010)

Namun demikian sangat disayangkan iklim kebebasan berdemokrasi yang diimplementasikan oleh sebagian kelompok masyarakat saat ini sepertinya sudah berlebihan, bahkan cenderung sudah kebablasan, karena sudah melanggar norma-norma, etika dan kaidah dalam berdemokrasi. Coba kita lihat apakah pantas seorang pejabat negara, seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani yang belum dinyatakan bersalah atau terlibat dalam kasus Bank Century sudah dihakimi secara sepihak degan berbagai macam cara, misalnya membawa poster Boediono dan Sri Mulyani seperti seorang bajak laut dan drakula, kemudian menginjak-injak dan membakarnya, bahkan Boediono dan Sri Mulyani diteriaki maling. Tidak cukup puas sampai disitu para pendemo mencurahkan aksinya, baru-baru ini dalam aksi demonstrasi 100 hari KIB II pada 28 Januari 2009 lalu, mereka membawa seekor “Kerbau” sebagai simbul Presiden SBY. Di sisi samping badan Kerbau tersebut ditulis SiBuYa dengan cat semprot warna putih. Di pantatnya ditempel poster bergambar SBY Presiden RI, dengan tulisan TURUN !!! Jadi SBY disimbulkan tidak ubahnya sebagai Kerbau yang berbadan gemuk, lamban dan bodoh. Apakah cara-cara demonstrasi seperti ini pantas dan dibenarkan ? Dan, apakah aksi denonstrasi ini masih didalam batas-batas kelaziman atau kepatutan politik ? Mungkin bagi orang awam yang tidak mengerti arti simbol “Kerbau” tidak akan mempermasalahkan hal itu. Namun sebagai anak bangsa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma-norma, etika dan tata krama tentunya sangat menyayangkan dan merasa prihatin jika melihat berbagai ulah aksi para pendomo akhir-akhir ini, sebab mereka sepertinya sudah kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Dimana bangsa Indonesia sudah lama dikenal dikenal sebagai bangsa yang bermartabat dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai tatakrama dan budaya dengan baik. Dalam hal ini, apapun alasannya menyimbulkan Presiden SBY dengan seekor “Kerbau” adalah perbuatan yang tidak etis dan tidak terpuji, sebab seburuk apapun penilaian terhadap kinerja Presiden SBY, dia adalah tetap sebagai simbol negara yang sudah seharusnya tetap dihormati dan dijaga eksistensinya, bukan dilecehkan seperti itu. Karena aksi demontrasi seperti rasa itu tentunya tidak saja akan berdampak negatif terhadap citra pemerintah Indonesia, tetapi juga harkat dan martabat bangsa Indonesia di dunia internasional. Mereka (dunia internasional) pasti melihat dan menilai bahwa masyarakat Indonesia tidak menghormati dan memberi penghargaan yang baik kepada kepala negaranya sendiri yang notabene dipilih oleh sebagian besar rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Presiden SBY sebagai kepala negara dan juga sebagai simbol negara tidak diperlakukan seperti itu. Dalam hal ini, aksi demonstrasi wajar saja dilakukan sebagai wahana untuk menyampaikan aspirasi rakyat dengan tetap mengedepankan norma-norma, etika dan tatakrama atau kesopanan/kepantasan, bukan demontrasi yang liar dan tanpa batas. Aksi demonstrasi yang dilakukan bukan untuk mencari sensasi atau popularitas semata, tetapi seharusnya memberikan contoh dan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Bagi masyarakat awan tentunya sudah jenuh melihat dan mempertontonkan berbagai aksi demonstrasi yang tidak mengindahkan aturan, etika dan tatakrama yang baik, bahkan cenderung bertindak anarkis, sehingga mengaganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat juga sudah jenuh disuguhkan dengan hiruk-pikuk politik yang sepertinya tidak pernah berkesudahan/berhenti. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini tentunya adalah suasana yang kondusif agar bisa berkonsenterasi untuk meningkatkan kinerjanya dengan baik dalam rangka meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraannya. Sementara itu, adanya pernyataan Presiden SBY terkait dengan demo yang membawa seekor kerbau, janganlah diartikan sebagai sebuah kecaman terhadap demokrasi, tetapi anggaplah sebagai warning yang positif untuk mengingatkan kepada kita semua sebagai anak bangsa agar senantiasa tetap menjaga dan mempertahankan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Presiden SBY juga sesunguhnya menginginkan agar publik sadar bahwa dalam mengisi demokrasi tetap harus memperhatikan norma dan kaedah kepatutan politik. Tanpa mengganggu kebebasan demokrasi, SBY mengingatkan perlunya dijaga pranata sosial, hukum dan perilaku dalam aksi demo. Oleh karena itu, sudah sepantanya semua komponen bangsa, termasuk LSM, Ormas dan Mahasiswa seyogianya tetap menjaga situasi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya iklim demokrasi di Indonesia, bukan malah merusak tatanan domokrasi yang kita inginkan bersama. UCAN SIMILIKITI

Nicolaas Jouwe adalah figur central dibalik gerakan Organisasi Papua Merdeka. Nicolaas pulalah yang membuat bendera Bintang Kejora yang pertama kali dikibarkan pada tanggal 1 Desember 1961. Momentum inilah yang selalu diklaim pemimpin Papua bahwa negara Papua pernah ada namun dirampok oleh konspirasi internasional, Indonesia, Amerika dan Belanda. Inilah yang terus diperjuangkan oleh Nicolaas agar hak-hak orang Papua untuk menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang merdeka di hormati.

Berita Pencopotan Sri Mulyani “Fitnah”