Kemenko Polhukam

BERITA


Terkini Arsip
1 2 3

Penanganan Ganguan Keamanan Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
Wednesday, June 19, 2013 (3 reads)

Jakarta, Polkam.go.id. Rabu, 19 Juni 2013. Bertempat di Ruang Rapat Nakula, Lantai VI, Gedung A Kantor Kemenko Polhukam, Jl. Merdeka Barat 15 Jakarta Pusat diadakan rapat koordinasi yang membahas tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Tingkat Provinsi. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi, Brigjen Pol. Drs. Royke Lumowa dihadairi oleh unsur Polda, Kodam dan Kesbang Linmas dari beberapa daerah provinsi yang dianggap rawan terhadap gangguan keamanan, seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku dan Maluku Utara, Gorontalo, dan Papua Barat.

Rakorsus Pembahasan Inpres Tentang Terorisme
Wednesday, June 19, 2013 (2 reads)

Jakarta, Polkam.go.id. Rabu, 19 Juni 2013. Bertempat di Ruang Rapat Sadewa, Lantai VI Gedung A Kantor Kemenko Polhukam diadakan Rapat Koordinasi Khusus tingkat Eselon I yang membahas Rancangan Inpres Tentang Program Nasional Pencegahan Terorisme Tahun 2013 - 2014. Rakorsus yang dipimpin oleh Sutiyono, Deputi Bidsang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, ini dihadiri oleh sekretaris-sekretaris dari kementerian, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemkumham, Deputi Polhukam Sekab, Jam Intel Kejagung. Kabareskrim Polri, Asop Panglima TNI, dan Deputi III UKP4.

Menko Polhukam Menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012 Oleh BPK RI
Monday, June 17, 2013 (20 reads)

Jakarta, polkam.go.id, 17/6/2013. “Meningkatnya opini yang diberikan BPK hendaknya tidak membuat kita semua terlena, apalagi tadi disampaikan bahwa selain adanya perbaikan dalam kewajaran laporan keuangan, BPK masih menemukan adanya permasalahan, baik di dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangan maupun masalah pada sistem pengendalian intern oleh Kementerian/Lembaga. Tidak ada hal lain yang perlu dilakukan oleh semua Kementerian/Lembaga selain untuk segera menindaklanjuti semua temuan pemeriksaan tersebut, sehingga kualitas pelaporan Kementerian/ Lembaga di masa yang akan datang akan menjadi semakin baik”. Demikian antara lain pokok pikiran yang disampaikan Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto di hadapan pimpinan BPK, para Menteri, serta Kepala Lembaga pada acara Penyerahan Laporan Hasil Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dibawah pemeriksaan Auditoriat Keuangan Negara (AKN) I BPK tahun 2012 di Jakarta, Senin, 17 Juni 2013.

Sesmenko Polhukam Melantik Wisnu Baroto sebagai Asdep Koordinasi Penegakan Hukum
Thursday, June 13, 2013 (55 reads)

Jakarta, polkam.go.id, 13/6/2013. Merujuk Keputusan Menko Polhukam RI Nomor 41 Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di Kemenko Polhukam dan Keputusan Menko Polhukam Nomor 44 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di kemenko Polhukam, Sesmenko Polhukam Letjen TNI Langgeng Sulistiyono melantik Wisnu Baroto, S.H., M.H., sebagai Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum dan AKBP Drs. Ratna Pristiana Mulyadi, sebagai Kepala Bidang Intelijen Keamanan pada Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan dan Bimbingan Masyarakat.

Menko Polhukam Menyesalkan Adanya Provokasi yang Menyebabkan Keributan di Konjen RI Jeddah
Tuesday, June 11, 2013 (74 reads)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menyesalkan ada pihak-pihak yang melakukan provokasi sehingga terjadi keributan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah. Provokasi yang dilakukan seolah-olah pendaftaran dan pengambilan dokumen Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di KJRI Jeddah berakhir Minggu (9/6) sehingga terjadi lonjakan antrian panjang pendaftaran yang berakibat meninggalnya seorang Warga Negara Indonesia. Padahal lanjut Menko Polhukam, proses pendaftaran dan pengambilan dokumen masih diberlakukan hingga 3 Juli 2013 mendatang. Sehingga Warga Indonesia yang berada di Arab Saudi masih banyak waktu untuk melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen tersebut secara tertib.