Tuesday, July 29, 2014    
News  
Optimalisasi Penyebaran Informasi tentang Papua
Optimalisasi Penyebaran Informasi tentang Papua

Jakarta, polkam.go.id. Kamis, 4/4/2013, bertempat di Ruang Bima Kantor Kemenko Polhukan, jl. Medan Merdeka Barat 15 berlangsung Rapat Koordinasi Kehumasan tentang Optimalisasi Penyebaran Informasi tentang Papua. Rapat koordinasi dipimpin oleh Deputi VII Koordinasi Bidang Kominfotur Kemenko Polhukam, Agus R. Barnas. Rapat yang diikuti oleh Sekretaris dan angggota Desk Papua, Pejabat kehumasan Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam, Para Asisten Deputi dan Kepala Bidang di Kedeputian VII Kominfotur, menghadirkan nara sumber Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Freddy H. Tulung.

Agus R. Barnas dalam sambutan pembukaan memaparkan permasalah ketimpangan penyebaran informasi tentang Papua dimana tampak bahwa situs-situs yang dikelola oleh mereka ataupun kelompok yang menghendaki kemerdekaan Papua tersebar di dunia maya yang tidak diimbangi oleh pemberitaan baik oleh situs pemerintah maupun media nasional. Oleh karena itu, mari kita pikirkan bersama bagaimana cara mengeimbangi pemberitaan-pemberitaan yang minor tentang Papua melalui saluran komunikasi yang tersedia.

Freddy H. Tulung dalam paparannya menjelaskan tentang fakta-fakta penyebaran informasi tentang Papua yang didominasi oleh pemberitaan tentang masalah Polhukam yang tentu saja memberi kesan kepada dunia luar bahwa Papua tidak aman, padahal program percepatan pembangunan di Papua lebih berorientasi pada pengembangan ekonomi Papua. Oleh karena itu Freddy menghimbau dan mengajak para pejabat kehumasan dan pengambil keputusan di Kementerian/Lembaga di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam untuk membuat agenda setting bersama. Freddy melihat selama ini pengelolaan informasi tentang Papua hanya bersifat sektoral yang kurang memiliki gema untuk mempengaruhi opini publik, khususnya masyarakat Papua. Freddy juga menyarankan agar penyebaran informasi tentang Papua dilakukan melalui komunikasi publik dengan pendekatan kebutuhan dasar rakyat Papua dengan pola komunikasi yang bisa dipahami oleh masyarakat Papua. Selama ini tampak bahwa jika pejabat tinggi dari pusat yang melakukan komunikasi publik di Papua kurang mendapat respon karena materi informasi dan pola komunikasinya masih dianggap berat untuk diterima publik.

 


Posted on Friday, April 05, 2013 (Archive on Sunday, May 05, 2013)
Posted by host  Contributed by host
Return

Enter the code shown above:
Rating:
Comments:
Save

Current Rating:
Copyright 2009 by Kemenko Polhukam   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use