Tuesday, September 23, 2014    
News  
Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 di Kemenko Polhukam
Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 di Kemenko Polhukam

Jakarta, polkam.go.id, 5/2/2013. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan APBN di Ruang Nakula lantai 6 Gedung A. Acara dibuka oleh Sesmenko Polhukam Letjen TNI Langgeng Sulistiyono dan dihadiri para pejabat eselon I dan II Kemenko Polhukam, Kepala Sekretariat Kompolnas dan Komjak, serta Bakorkamla. Adapun yang menjadi narasumber dalam acara sosialisasi ini adalah Midden Sihombing, Kepala Subdit Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran dan Trimo Yulianto, Kepala Seksi Pengembangan Pelaksanaan Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran Direktorat.

Dalam sambutannya Sesmenko Polhukam mengatakan hasil pemeriksaan BPK semester I Tahun 2012 mengungkapkan adanya kerugian Negara/daerah akibat penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah sebanyak 259 kasus senilai Rp. 77 Milyar. Temuan tersebut harus kita tindaklanjuti secara serius mengingat isu penyimpangan belanja perjalanan dinas merupakan persoalan klasik yang selalu memberikan citra buruk Pegawai Negeri”, tegas Sesmenko Polhukam.

Sesmenko Polhukam menambahkan terdapat 4 hal yang menjadi prinsip bagi pelaksanaan perjalanan dinas yang diatur dalam PMK ini, yakni :

  • Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
  • Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja kementerian negara/lembaga;
  • Efisiensi penggunaan belanja negara; dan
  • Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Diakhir sambutannya Sesmenko Polhukam mengharapkan seluruh pejabat dan peserta yang hadir dapat memahami dengan jelas rambu-rambu dalam mengelola keuangan Negara, sehingga diharapkan tidak ada lagi temuan-temuan atau penyimpangan administrasi yang disebabkan kurangnya memahami peraturan yang berlaku.

Selain penjelasan mengenai PMK Nomor: 113/PMK.05/2012, juga disosialisasikan mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan APBN. Peraturan ini juga merupakan penyempurnaan dari PMK Nomor 134/PMK.06/ 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN. Peraturan ini menjelaskan ketentuan Pejabat Perbendaharaan Negara, Penyelesaian Tagihan Negara, Pembayaran Pengembalian Penerimaan,  Pembayaran Tagihan yang Bersumber dari Penggunaan PNBP, mekanisme pelaksanaan anggaran, pelaporan realisasi, pengawasan internal dan monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran.

 

 


Posted on Tuesday, February 05, 2013 (Archive on Thursday, March 07, 2013)
Posted by host  Contributed by host
Return

Enter the code shown above:
Rating:
Comments:
Save

Current Rating:
Copyright 2009 by Kemenko Polhukam   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use