 |
|
Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 15
Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-3521121, 021-3520145
|
|
|
MASALAH TAPAL BATAS ANTARPROVINSI MANDEG DI KEMDAGRI Thursday, February 11, 2010 (26 reads)
Jambi, 11/2 - Persoalan tapal batas antaraprovinsi Jambi dengan provinsi hingga kini belum tuntas, sebab eberapa persoalan tapal batas yang sudah disampaikan ke pusat mandeg di Kemterian Dalam Negeri (Kemdagri). Read More |
|
Presiden Minta Stabilitas Politik Dalam Negeri Terjaga Thursday, February 11, 2010 (36 reads)
Jakarta, Kamis, 11 Pebruari 2010 17:56 WIB - Stabilitas politik, hukum, dan keamanan dalam negeri yang selama ini cukup baik memberi kontribusi terhadap indikator ekonomi yang positif sehingga diharapkan keadaan itu tersebut tetap terjaga, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Read More |
|
Panglima Komando AS Menemui Presiden Thursday, February 11, 2010 (28 reads)
Jakarta, Kamis, 11 Februari 2010 | 03:07 WIB - Setelah Tim Pendahulu dari Gedung Putih yang datang ke Jakarta, pekan lalu, kini giliran Panglima Komando Armada Pasifik Amerika Serikat Laksamana Robert F Willard yang datang ke Jakarta. Robert menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (10/2) Read More |
|
TAHAPAN PILKADA ENAM KABUPATEN TERANCAM TANPA PENGAWAS Wednesday, February 10, 2010 (24 reads)
Kupang 10/2 - Tahapan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di enam kabupaten di Nusa Tenggara Timur tahun ini terancam tanpa Panitia Pengawas (Panwas). Salah seorang anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Djidon de Haan di Kupang, Rabu menyatakan kekhawatirannya, terkait pemilu kepala daerah di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai dan Ngada, tidak mendapat pengawasan semestinya. Read More |
|
KPU LAKUKAN KESALAHAN FATAL TERKAIT PEMBATALAN PANWAS Wednesday, February 10, 2010 (34 reads)
Jakarta, 10/2 - Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu di DPR RI, Ferry Mursyidan Baldan menyatakan, pembatalan pembentukan Panwas oleh KPU dengan mencabut Surat Edaran Bersama merupakan kesalahan fatal dalam pelaksanaan Pemilukada. Read More |
|
GUBERNUR AJAK MASYARAKAT PAPUA LAKSANAKAN KEPUTUSAN MK Tuesday, February 09, 2010 (50 reads)
Jayapura, 9/2 - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penambahan 11 kursi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui persidangan pada 1 Februari lalu, Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu mengajak masyarakat Papua untuk melaksanakan keputusan MK. Read More |
|
PENEBANGAN LIAR DI RIAU DIDANAI CUKONG MALAYSIA Tuesday, February 09, 2010 (44 reads)
Bengkalis, 9/1 - Penebangan liar di pesisir Provinsi Riau diduga didanai cukong dari negara tetangga Malaysia seperti pada kasus penangkapan ratusan batang kayu ilegal di Desa Sungai Dakal, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (7/2). Read More |
|
Pilkada Serentak Sumbar Ditetapkan 30 Juni 2010 Tuesday, February 09, 2010 (62 reads)
Padang, Selasa, 9 Pebruari 2010 06:14 WIB - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) menetapkan hari pemungutan suara untuk 14 Pilkada secara serentak pada Rabu 30 Juni 2010. Penetapan hari "H" 14 pilkada serentak itu disepakati dalam rapat pleno KPU Sumbar, di Padang, Senin malam.
Read More |
|
"ILLEGAL FISHING" RESAHKAN NELAYAN PAPUA Tuesday, February 09, 2010 (56 reads)
Jayapura, 9/2 - Maraknya penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di perairan Papua meresahkan nelayan lokal yang menggantungkan hidup mereka pada hasil laut. Hal tersebut disampaikan Pengamat Politik dan Hubungan Internasional, Aria Aditya Setiawan, di Jayapura, Selasa, menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran batas-batas negara, khususnya di wilayah Papua. Read More |
|
|
 |
No weather feed configured for this module |
|
|