Biak, 6/3  - Sedikitnya 12 wilayah pulau terluar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berpotensi menimbulkan konflik dengan negara lain sehingga perlu mendapat perhatian dan penanganan serius pemerintah dan instansi terkait, kata Wakil Ketua Tim Ekspedisi Garis Depan Nusantara Prasidi W Sarjana.

Jakarta, 5/3 - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa aktivitas terorisme yang terjadi di Provinsi Aceh bukan berasal dari unsur Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Medan, 4/3 - Polda Sumatera Utara akan meningkatkan pengawasan di desa-desa yang berbatasan dengan wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) setelah adanya beberapa tersangka teroris yang berasal dari provinsi itu.

www.polkam.go.id (03/03/10). Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melaksanakan sosialisasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (KIP). Sosialisasi ini mengambil tema “Dengan Keterbukaan Informasi Publik Kita Bangun Masyarakat Informasi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik”. Undang-undang yang akan diberlakukan mulai 1 Mei 2010 tersebut dikeluarkan dalam rangka mendorong terjadinya reformasi penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga kebijakan pemerintah akan makin mudah diakses dan diawasi publik.