Pontianak, 8/3 - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengatakan perlu dilakukan evaluasi dan perubahan kebijakan di wilayah perbatasan yang berkaitan dengan sosial ekonomi masyarakat.
Menurut Gubernur Cornelis di Pontianak, Senin, Kalbar mempunyai beban berat sebagai daerah transit.
"Masih banyak prosedur pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang tidak dilakukan secara benar," kata dia.
Hal itu menjadi salah satu modus pelaku perdagangan orang. Rendahnya pendidikan dan lemahnya kedudukan tenaga kerja Indonesia di Malaysia kerap menimbulkan masalah lain seperti penyiksaan oleh majikan.
Ia mengusulkan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah tentang pengiriman tenaga kerja di luar negeri.
Selain itu, Indonesia dan Malaysia mempunyai perjanjian kerja sama mengenai perdagangan di perbatasan yang harus dipatuhi masyarakat setempat. Nilainya 600 Ringgit Malaysia sebulan untuk komoditi tertentu.
Namun, lanjut dia, kemudahan bertransaksi itu kemudian cenderung dimanfaatkan menjadi perdagangan ilegal (illegal trading," katanya dan menambahkan bahwa hal itu memengaruhi daya saing daerah.
Ia menambahkan, sampai saat ini masih dilakukan kajian perubahan nilai transaksi dan komoditas yang diperdagangkan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia.
Di Kalbar juga terdapat 64 "jalan tikus" di sepanjang perbatasan yang tidak diawasi petugas sehingga rawan terjadi kegiatan ilegal. (T011) (T.T011/B/R007/R007) 08-03-2010 09:53:58 NNNN
Sumber : ANTARA