Jakarta, polkam.go.id, 29/11/2011. “Salah satu persoalan serius di wilayah perbatasan adalah kesenjangan informasi yang masuk ke daerah perbatasan. Masyarakat di daerah perbatasan begitu mudahnya mengakses berbagai jenis siaran dari negara-negara tetangga, sementara radio dan televisi siaran nasional maupun daerah kadang tidak dapat diterima dengan baik di kabupaten-kabupaten terpencil di wilayah perbatasan”, hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenkopolhukam, F.H.B. Soelistyo pada saat membacakan sambutan tertulis Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi bertajuk "Optimalisasi Diseminasi Informasi Di Daerah Perbatasan" di Auditorium Adhiyana Wisma Antara, Jakarta, Selasa 29 November 2011.
F.H.B. Soelistyo menambahkan keterbatasan daya jangkau siaran nasional dan peluberan siaran dari luar negeri ini jika tidak ditangani dengan baik akan semakin menciptakan kesenjangan informasi yang berimplikasi pada melemahnya semangat nasionalisme masyarakat daerah perbatasan.
Forum yang dimoderatori oleh Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Tarman Azzam, menghadirkan tiga narasumber, yaitu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Freddy H. Tulung, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dadang Rahmat Hidayat, dan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.
Dalam paparannya Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Freddy Tulung mengatakan upaya pemerataan infrastuktur, akses, dan kemudahan penggunaan media perlu diakselerasikan dengan penyediaan konten yang edukatif bagi pengembangan kawasan perbatasan. Freddy berharap penyedia konten yang bermitra dengan pemerintah pro-aktif menyediakan dan membuka akses terhadap konten-konten positif bagi pengembangan kawasan perbatasan darat maupun laut Indonesia.
Sementara itu Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dadang Rahmat Hidayat, mengatakan kendala-kendala media penyiaran yang dihadapi saat ini adalah kualitas dan kesejahteraan SDM dalam hal ini pendidikan, sikap mental, kreativitas positif, independensi, kapitalisasi dimana tidak seimbangnya antara profit motive /bisnis dan idealism, penegakkan hukum dan etika serta transisi regulasi.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq sebagai pemapar terakhir mengatakan program pengembangan infrastruktur media penyiaran saat ini masih terus berjalan, yang menjadi kendala adalah belum adanya pengelolaan konten media penyiaran tersebut.