Tuesday, February 07, 2012    
Home  
Workshop Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal
Workshop Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal

Jakarta, polkam.go.id. 17/11/2011 – “Skala prioritas untuk mengentaskan kawasan tertinggal adalah dengan melakukan akselerasi pembangunan di kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kawasan lainnya. Ini perlu segera ditindaklanjuti mengingat bukan hanya kawasan tertinggal di lokasi perbatasan ini miskin dan tertinggal secara sosial ekonomi,  tetapi juga dalam konteks politik dan keamanan terkait dengan masalah nasionalisme dan keutuhan NKRI,” hal tersebut disampaikan Plh. Sesmenko Polhukam Sutiyono, S.H., M.H., M.B.L. ketika membuka secara resmi workshop Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal dengan tema “Optimalisasi Kesejahteraan Di Kawasan Tertinggal Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional” yang diselenggarakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kamis (17/11).

Workshop dihadiri oleh pejabat Eselon I, II dan III Kemenko Polhukam, kalangan birokrasi, Akademisi, pengusaha, tokoh masyarakat, dan media. Workshop yang dipandu moderator Ir. Arief Poerboyo Moekiyat, M.T. (Staf Ahli Menko Polhukam Bid. Sosial Budaya) menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Dr. Suprayoga Hadi (Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus KPDT), Ir. R. Ariyawan Soetiarso Poetro, M.Si (Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Bappenas), dan Muhammad Solikin (Ketua Komite Investasi Wilayah Tengah Kadin Indonesia).

Dalam paparannya Dr. Suprayoga Hadi menjelaskan bahwa pendekatan pembangunan perbatasan dan PKKT perlu diseimbangkan antara pendekatan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan, dengan mengupayakan pengamanan perbatasan dan PKKT berbasis kegiatan sosial ekonomi maritim, dengan dukungan insfrastruktur yang memadai, yang dapat dikembangkan melalui kemitraan yang dibangun antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan pihak swasta.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Muhammad Solikin Ketua Komite Investasi Wilayah Tengah Kadin Indonesia mengatakan keinginan Pemerintah melalui Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, untuk dapat mengentaskan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan, perlu mendapat dukungan yang serius segenap jajaran termasuk pengusaha nasional yang dilandasi dengan jiwa nasionalisme tinggi, sudah saatnya seluruh pihak untuk saling bahu membahu memajukan negeri ini dengan mengerahkan segala potensi dan usaha yang optimal.

 

 

 


Posted on Thursday, November 17, 2011 (Archive on Saturday, December 17, 2011)
Posted by host  Contributed by host
Return

Enter the code shown above:
Rating:
Comments:
Save

Current Rating:
Copyright 2009 by Kemenko Polhukam   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use