Jakarta, polkam.go.id, 14 November 2011. “Kemiskinan merupakan masalah sosial  yang mendasar, memiliki banyak sisi, bersifat multi dimensi, dengan karakter yang berbeda-beda, penyebab yang bervariatif, serta beragam dampak yang ditimbulkan. Kemiskinan rawan terhadap lemahnya moral dan etika, pelanggaran hukum & HAM, kerusuhan sosial, anarkisme, radikalisme, terorisme, dan separatisme, mudah masuknya ideologi selain Pancasila, mudah diprovokasi/dimobilisasi, menipisnya cinta tanah air dan bela negara, serta rapuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu kemiskinan harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh berbagai pihak terkait.” Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Letjen TNI Dr. Hotmangaradja Pandjaitan dalam sambutannya di acara Workshop yang bertema “Kemiskinan Merupakan Salah Satu Pemicu Terganggunya Stabilitas Politik dan Keamanan.”

Sesmenko Polhukam menambahkan sejak tahun 2000 program-program nasional untuk mengurangi kemiskinan telah dilaksanakan. Pemerintah menerapkan reformasi demokrasi dan desentralisasi. Tanggung jawab pelaksanaan pembangunan diberikan  kepada pemerintah daerah, sementara pemerintah pusat memusatkan perhatian pada perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program untuk mendorong pertumbuhan perekonomian promasyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta menciptakan stabilitas politik dan keamanan.