Jakarta, polkam.go.id, 7/11/2011, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, membantah dugaan adanya persetujuan Kongres Papua III di Abepura, Papua, 19 Oktober silam. Djoko mengatakan : "tidak ada, dan tidak pernah saya tandatangani. Tapi mereka memang ada surat untuk melaksanakan kegiatan itu, tapi tidak pernah ada persetujuan. Seminar aja nggak perlu minta persetujuan dari sini," ujar Djoko. Hal itu disampaikan Djoko usai rapat kerja tertutup soal kinerja Satgas TKI di Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, (7/11).

Selain itu, ia membantah soal pengiriman surat tersebut ke Kementerian Polhukam agar didelegasikan kepada Mendagri sebagai narasumber di kongres tersebut. "Nggak ada itu. Tidak pernah merekomendasikan ke Mendagri, ini adalah urusan Mendagri dalam soal Otsus (otonomi khusus). Jadi bunyinya seperti itu, bukan mendelegasikan Mendagri. Saya juga dapat SMS (pesan singkat), seolah Menko Polhukam mau datang ke sana. Nggak ada itu," paparnya.

Menko Polhukam menjelaskan, surat tersebut terkait dengan adanya pemberitahuan akan dilaksanakan kongres. "Saya malah pernah datang tiga bulan lalu. Nggak ada larangan toh. Tapi kalau untuk memproklamirkan merdeka itu kan lain soal. Dan, kejadian itu kan di akhir kongres," jelasnya.

Saat ditanya soal isu 26 pengacara yang mengadukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kemerdekaan Papua, Djoko enggan berkomentar. Begitu pula soal sumbangan pendanaan PT Freeport Indonesia kepada aparat keamanan di Papua, dirinya enggan mengomentari itu. "Saya tidak mendengar itu. Kamu sendiri mau nggak Papua lepas Silakan tanya Kapolri," ujarnya bertanya balik kepada wartawan.