Ambon, polkam.go.id, 15/9/2011, Menko Polhukam dan Kapolri serta Panglima TNI melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, serta sejumlah tokoh agama dan masyarakat dan para raja Latupati di Maluku di Swessbel hotel, Ambon. Pada kesempatan itu, Uskup Diosis Amboina, P.C Mandagi, menduga kisruh antar kelompok yang terus terjadi berulang kali di Maluku adalah skenario dari elit untuk mengalihkan isu nasional.
Alasannya, konflik antar dua komunitas yang terjadi pada minggu 11 September 2011 kemarin bisa diantisipasi sedini mungkin oleh aparat keamanan yang memiliki kekuatan dan juga kemampuan SDM. “Saya bukan militer, saya juga bukan polisi, tapi saya punya otak untuk berjalan dan berpikir, sehingga saya rasa konflik yang terjadi kemarin bisa diantisipasi ketika tidak ada pembiaaran,” tegas Uskup tanpa bermaksud menuduh aparat penegak hukum melakukan pembiaran.
Sementara itu, menanggapi tuduhan dan kekesalan Mandagi terhadap upaya aparat keamanan dalam menangani konflik di Maluku, Menko Polhukam Djoko Suyanto menyatakan tidak ada yang berkeinginan dan senang terjadinya konflik di Maluku apalagi TNI/Polri. “TNI/Polri itu lebih senang di markas masing-masing, beraktivitas di markas dan masyarakat juga senang tidak ada konflik,” bantah Djoko Suyanto.
Pada kesempatan tersebut, Djoko juga menjamin, tidak ada pengalihan isu nasional dengan memainkan manajemen konflik di Maluku. Pasalnya, proses-proses hukum terhadap kasus-kasus nasional sedang dilakukan dan akan terus berjalan hingga tuntas. “Masyarakat saja tidak ingin konflik, jangan percaya sinyalemen pengalihan isu supaya lupa terhadap kasus-kasus yang ada. Ini hanya letupan kecil yang kemudian ada hasutan, apalagi Maluku pernah mengalami konflik. Jangan percaya itu. Itu berita bohong,” sebut Djoko yang belum berencana untuk melakukan evaluasi terhadap para petinggi TNI/Polri di Maluku.