TEMPO Interaktif, Jakarta, Selasa, 29 Desember 2009 | 18:22 WIB - Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa meminta Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer segera disahkan. Sebab, aturan tersebut bisa membuat kedudukan peradilan militer setara dengan jenis peradilan lain di Indonesia.

Biak, 29/12 (ANTARA) - Komandan Korem 173/PVB Kabupaten Biak Numfor, Papua Kolonel Inf Hery Ramlan SH membantah informasi tentang penolakan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya atas kehadiran prajurit TNI.  

Mataram, 28/12 (ANTARA, Senin, 28 Desember 2009 15:38 WIB) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membatalkan 67 peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam kurun waktu lima tahun sejak 2002 hingga 2007.

Sidrap, Sulsel, 16/12 (ANTARA) - Kepolisian Sektor (Polsek) Watangpulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, berhasil membongkar sindikat pencurian kayu jati. Sebanyak 20 batang kayu gelondongan jenis jati milik korban, Burhanuddin warga Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watangpulu tersebut kini disita aparat Polsek Watangpulu, sementara MB warga Kelurahan Lawawoi ditetapkan sebagai tersangka.

Jakarta, Kompas, Rabu, 16 Desember 2009 | 04:14 WIB - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa peraturan daerah terkait keuangan yang sudah dibatalkan pemerintah pusat, tetapi masih diberlakukan di daerah. Pemeriksaan BPK itu diharapkan bisa menjadi temuan karena pungutan berdasarkan perda yang dibatalkan termasuk dalam kategori pungutan liar.